ACEH TIMUR – Penjabat Bupati Aceh Timur Ir. Mahyuddin, M.Si diwakili Staf Ahli Bid. Hukum dan Politik Aceh Timur M.Khairurradi, Spd didampingi kepala perangkat daerah serta kabag perekonomian dan SDA Setdakab mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 yang dipimpi oleh menteri dalam negeri RI Tito Karnavian secara virtual di Aula Setdakab. Senin (27/03/2023).
Pudji Ismartini melanjutkan bahwa Inflasi pada bulan maret 2023 yang bertepatan dengan awal Ramadhan juga lebih rendah dari inflasi April 2022 yang juga bertepatan dengan momen Ramadhan.
Pada Maret 2023, sebanyak 65 kota mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi dan secara umum komoditas utama penyumbang Inflasi di berbagai kota adalah tarif angkutan udara, beras dan cabai rawit.
Pudji Ismartini juga meminta kewaspadaan Tim Pengendali inflasi Daerah pada inflasi di bulan April nanti.
"Patut kita waspadai inflasi April yang didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara, harga daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras sebagai akibat peningkatan permintaan selama Ramadhan menjelang Lebaran." tegasnya.
Selanjutnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa ketersediaan pangan saat ini sangat mencukupi.
"Kami ingin menyampaikan bahwa posisi neraca pangan kita, posisi ketersediaan kita dalam rangka menghadapi bulan suci ramadhan sampai akhir April sampai Mei pun dalam keadaan bagus artinya ketersediaan cukup, sangat baik sehingga ini membuat kita bisa meyakinkan bahwa pelaksanaan ibadah mudah-mudahan bisa tenang, nyaman mengingat ketersediaan juga bisa baik." ucapnya.
Dalam hal ini, I Gusti Ketut Astawa menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalu aksi dan kebijakan untuk pengendalian inflasi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Pertama, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pemantauan penyaluran bantuan pangan CBP beras bekerjasama dengan Pimwil Perum BULOG. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan.
Selanjutnya, pemerintah daerah dapat melakukan gerakan pangan murah dan penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah. Dukungan Pemerintah Daerah kepada Perum BULOG juga sangat diperlukan dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya.
Posting Komentar